Undang-Undang yang ada didalam BPK

-         UU Nomor 5 tahun 1973 tentang BPK menyangkut kebebasan dan kemandirian BPK dalam hal penentuan obyek pemeriksaan, kebijakan, struktur organisasi, personalia dan kode etik, legalasi, perlindungan hukum dan anggaran.

-         Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

-         UU No.17 tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

-         UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

-         UU No.5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

-         UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

-         UU No.1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

-         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.7 tahun 1963 (LN No.195 tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (Perpu) No.6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Pasal 23E

1.    Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2.    Hasil Pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangangnya.

3.    Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/ badan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 23F

1.    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

2.    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1.    Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.

2.    Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang.